Dahlan : Ada 3 Proyek Besar BUMN di Papua

Meneg BUMN sedang mengikuti acara Bakar Batu di Yahukimo

JAYAPURA—Upaya percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat yang diupayakan pemerintah pusat, terus diupayakan, termasuk oleh para Perusahaan BUMN. Meneg BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan bahwa setidaknya akan ada tiga proyek besar yang akan dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini ia bawahi.
Pembangunan PLTA Baliem 2 yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo adalah salah satunya. Proyek yang di 2016 dikatakannya akan bisa menghasilkan listrik di 10 Kabupaten yang ada di  Pegunungan Tengah.
Lalu juga ada proyek pembangunan Pabrik sagu di wilayah Sorong Selatan yang akan dibangun oleh PT. Perhutani. Hal ini menurutnya sangat perlu karena pada kenyataannya harga Sagu di Papua sebagai daerah produsen SAGU lebih mahal dibandingkan di Jakarta, untuk itu dengan akan dibangunnya pabrik ini mulai Tahun 2013 akan bisa membuat harga Sagu menjadi lebih rendah. Yang terakhir adalah proyek pembangunan Pelabuhan Container di Sorong. Dahlan menjelaskan bahwa pelabuhan ini nantinya akan bisa di singgahi oleh Kapal yang mengangkut 3000 container. Dengan dibangunnya pelabuhan tersebut, ia menyatakan bahwa hal ini akan membuat harga barang di Papua dan Papua Barat akan lebih murah. “Saat ini container dari Jakarta ke Sorong Rp. 12 juta, bila pelabuhan ini sudah jadi maka harganya akan menjadi Rp. 6 juta,” tuturnya kepada wartawan di Bandara Wamena pada Rabu (01/08) siang

Read more ►

Ketua Umum KNPB Buctar Tabuni Diganti

Jubir KNPB, Wim Rocky Medlama yang didampingi anggota KNPB saat memberi keterangan pers.

JAYAPURA – Pasca tewasnya Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni dan ditahannya Ketua Umum Buctar Tabuni, bukan berarti KNPB telah habis.  Di tengah Ketua Umumnya Buchtar Tabuni menjalani proses hukum atas kasus pengrusakan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan reorganisasi, dengan mengganti sejumlah posisi di badan kepengurusannya.
Hal itu setelah dilakukan pelantikan ketua umum barunya yang kini dipegang Viktor Yeimo, menggantikan Buchtar Tabuni yang sedang menjalani proses persidangan kasusnya di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura.
Demikian diungkapkan dalam jumpa pers Rabu (1/8) di Cafe Prima Garden, oleh Jubir KNPB Wim Rocky Medlama yang didampingi tiga anggota KNPB.
Proses reorganisasi tersebut, menurutnya dilakukan sesuai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Timika tanggal 18-21 Juni dan dilanjutkan dengan rapat akbar, yang berhasil mengangkat ketua umum KNPB Victor F. Yeimo menggantikan posisi Buchtar Tabuni yang kini menjabat sebagai Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Sedangkan posisi ketua I yang sebelumnya dipegang alm Mako Tabuni, saat ini dipegang Agus Kosay. Sedangkan posisi Sekretaris Umum KNPB digantikan oleh Ones Suhuniap menggantikan Agus Trapen, serta jubir nasional KNPB di duduki oleh Wim Rocky Medlama.
Dalam kesempatan tersebut, Wim Rocky Medlama menegaskan bahwa di kepengurusan yang baru, pihaknya tetap akan melanjutkan system yang dipakai oleh kepengurusan lama dalam mendorong pelaksanaan referendum di Papua.
“Kami menghimbau kepada organisasi-organisasi lain yang berada di tanah Papua ini, bahwa KNPB sebagai media menampung aspirasi rakyat yaitu dengan tuntuntan dan agenda referendum,” tegasnya.
Ia pun tetap menolak bila harus mendaftar ke Badan Kesbangpol, terkait upaya kepolisian bersama Pemerintah Provinsi Papua untuk menertibkan legalitas organisasi-organisasi yang ada di Papua. 
“Kami KNPB hadir sebagai mediator dan bangkit bersama-sama rakyat bangsa Papua dan sejak pembentukan KNPB yang pertama kami tidak pernah meminta ijin untuk mendaftarkan organisasi kami kepada pihak pemerintah (Kesbangpol Prov Papua),” tegasnya.
Hal itu, karena KNPB berdiri hanya atas rekomendasi yang diberikan International Parlement for West Papua (IPWP) dan International Lawyer for West Papua (ILWP).

Read more ►

Orang Papua Jadi Warga Negara Kelas 2, Ditepis

Franzalbert Joku: Di PNG Orang Papua Diberikan Kemudahan-kemudahan

SENTANI—Adanya pernyataan anggota DPR Papua, Yanni beberapa hari lalu yang mengatakan orang asli yang menjadi Papua New Guinea (PNG) diperlakukan sebagai warga negara kelas II, ditepis  mantan staf Perdana Menteri PNG Franzalbert Joku yang kini telah kembali ke pangkuan NKRI dan menjabat sebagai Ketua Umum Badan Otorita Adat Sentani (BOAS).
“Tidak benar jika orang Papua menjadi warga negara kelas II di PNG, dimana saya mau katakan bahwa sumber informasi dari Ibu Yanni sangat-sangat keliru,” tandas Franz yang sempat berdomisili di PNG selama 40 tahun atau 4 dasawarsa kepada Bintang Papua yang ditemui di kediamannya Rabu (01/08).
Menurut Franz, dirinya mengenal secara baik suka duka orang Papua bahkan tahu persis keadaan orang Papua di PNG, baik para pelintas batas yang tinggal di camp-camp perbatasan maupun masyarakat Papua yang sudah berintegrasi serta hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat PNG.
“Banyak para profesional asal Papua yang sudah menjadi dokter, lawyer (pengacara),  notaris atau bahkan bekerja di berbagai departemen penting di PNG,” tandasnya. Dituturkannya, meskipun dirinya mengetahui bahwa niat ibu Yanni sangat baik, tetapi sumber informasinya sangat keliru, bahkan dirinya berani mengatakan tidak benar berdasarkan pengalaman selama 40 tahun yang hidup di PNG, dimana hal tersebut menunjukkan kenyataan yang justru terbalik bahkan berbeda sekali.
“Darimana ibu Yanni bisa mendapatkan informasi tersebut? Mungkin saja beliau memperolehnya dari orang Papua yang memiliki pengalaman buruk di PNG,” tanyanya sembari tersenyum ramah.
Sekali lagi ditegaskannya bahwa hal tersebut pada dasarnya sangat keliru dan salah. Pasalnya, dirinya beserta orang Papua lainnya diperlakukan sebagai warga negara dalam arti yang sepenuhnya dan sesungguhnya.
“Kami tidak merasakan dan belum pernah merasakan menjadi warga negara kelas 2 atau 3,” tegasnya.
Dilanjutkannya, bahkan semua orang Papua yang belum menjadi warga negara PNG dan masih menunggu menjadi warga negara PNG diberikan perlakuan yang sama sebagai warga negara PNG.
“Tadi saya katakan bahwa belum jadi warga negara saja sudah bisa terjun dalam aktifitas di tengah-tengah masyarakat PNG seperti berhak bekerja di birokrasi pemerintahan, anak-anaknya diberikan beasiswa, kesempatan berusaha yang sama dan lain sebagainya,” tukasnya.
Diungkapkannya pula bahwa jika ada yang mengatakan bahwa orang Papua di PNG dikatakan sebagai warga negara kelas II, sejujurnya dirinya sangat tersinggung dan malu kepada kawan-kawan seperjuangannya yang merupakan orang PNG yang telah melayani dan melindungi, serta memberikan bantuan kepada orang Papua disaat Pemerintah Indonesia telah lalai memperhatikan orang Papua sehingga orang Papua ini hijrah ke PNG.
“Disana orang Papua diberikan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan,” imbuhnya.
Tetapi, dipaparkannya pula bahwa dirinya pun setuju dengan usulan ibu Yanni mengenai  pemberian perhatian kepada orang Papua yang masih tinggal di camp-camp yang ada di perbatasan antara RI-PNG.
“Mereka inilah yang menurut saya perlu dibebaskan hidupnya,” pungkasnya.
Diakui Franz, perlu adanya kerjasama antara pemerintah PNG dan pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian kepada warga Papua yang hidup di camp-camp perbatasan ini.
“Mungkin komunitas ini yang perlu dibantu oleh pemerintah Indonesia. Banyak putra Papua yang menduduki posisi penting di birokrasi pemerintah PNG, bahkan kami diberikan kesempatan yang seluas-luasnya,” urainya.
Ditambahkannya, dirinya berpikir bahwa tidak ada putra Papua yang bisa dengan mudah menduduki posisi penting di birokrasi pemerintah Indonesia justru di birokrasi pemerintah PNG, orang Papua diberikan peluang dan kesempatan.
Franz juga menyebutkan bahwa dari jangka waktu 40 tahun berdomisili di PNG, sudah banyak putra Papua yang berhasil diantaranya menjadi seorang pilot yaitu Nick Meset asal Sarmi, Dani Wanma asal Biak dan Masin Daimoi asal Sentani. Tidak hanya itu, ada Tabita Suwae seorang Pengacara Abusment asal Sentani, dr. Adolf Saweri seorang Profesor di Fakultas Kedokteran Universitas PNG asal Sarmi, Gunthar Joku seorang calon Sekjen di Departemen Lingkungan Hidup PNG asal Sentani dan masih banyak lagi.”Banyak sekali putra Papua yang mendapat beasiswa untuk studi di luar negeri,” tutupnya.

Read more ►