Komisi I Siap Jembatani Dialog Papua-Jakarta

JAYAPURA - Eskalasi penembakan misterius  terus meningkat di Papua. Komisi I DPR RI kemudian  mengadakan kunjungan ke Provinsi paling timur Indonesia itu.  Selain melihat kondisi langsung Kota Jayapura terutama pada malam hari, waktu yang paling sering terjadinya aksi penembakan, anggota komisi I juga bertemu dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat Papua, untuk menjaring masukan terkait penyelesaian persoalan Papua. Dialog konstruktif antara Papua dan Jakarta merupakan solusi untuk mengurai dan meneyelesaikan segala masalah yang ada di Papua.
‘’Persolan Papua hanya bisa dituntaskan melalui dialog yang bermartabat antara pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat Papua, guna mengetahui secara tepat apa yang sebenarnya diinginkan orang Papua,’’ujar Pater Neles Tebay salah satu Tokoh Agama di Papua. Dengan dialog sambungnya, akan menciptakan komunikasi yang intens, dengan harapan dapat mengurai segala persoalan untuk kemudian mencari format solusi penyelesaian. ‘’Sebelum dialog harus dibentuk tim yang mencoba memformulasikan tujuan dialog, format dialog dan agenda dialog,’’terangnya.
Pater Neles Tebay optimis Komisi I mampu mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelenggarakan dialog Papua- Jakarta. ‘’Kami yakin Komisi I memiliki komitmen untuk mendukung terselengaranya dialog tanpa takut dicap pendukung Papua merdeka, sebab persoalan Papua hanya bisa diselesaikan dengan dialog,’’tandasnya.
Hal senada juga ditandaskan Pendeta Herman Awom yang juga anggota Presidium Dewan Papua, bahwa menyelesaikan persoalan  hanya melalui dialog Papua-Jakarta yang difasilitasi pihak ketiga yakni Negara luar. ‘’Dialog bermartabat adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan segala masalah di Papua. tapi kalau pemerintah pusat tidak ingin dialog sebaiknya segera laksakan referendum untuk mengkaji ulang keinginan rakyat Papua yang sebenarnya,’’tukas dia. Herman Awom juga menuding, Presiden SBY tidak konsisten menyelesaikan persoalan Papua , sehingga konflik berkepanjangan terus terjadi di Papua. “SBY plin plan dana hanya mendengar versi militer dalam kasus Papua, tanpa pernah berniat baik membuka ruang dialog dengan rakyat Papua,’’singgungnya.
Sementara Ketua LSM Fokker Papua Septer Manufandu mengatakan, akar persoalan Papua adalah Politik sehingga hanya dengan dialog jalan keluar mencari solusi penyelesaiannya. ‘’Akar persoalan Papua berkaitan dengan politik, buktinya, meski otsus telah di jalankan tapi konflik selalu ada. Sehingga untuk menyelesaikan masalah pemerintah harus menyentuh akarnya,’’kata dia.
Menjawab keinginan rakyat Ppaua itu, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menandaskan, komisi yang dipimpinnya akan mendorong pemerintah pusat untuk segera menggelar dialog sesuai keinginan rakyat Papua.
‘’Komisi I akan mendorong dialog, dan ini harus menjadi keputusan pemerintah bukan political will,’’tegasnya. Siddiq mengatakan, menyelesaikan persoalan Papua  tidak dengan pendekatan keamanan seperti yang terjadi saat ini. Sebab, hanya akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. ‘’Pendekatan keamanan tidak akan pernah menuntaskan persoalan, malah akan memunculkan masalah baru bahkan juga bisa menghancurkan kemanusiaan,’’paparnya.
Anggot Komisi I lainnya Lili Wahid juga menandaskan, bahwa dialog konstruktif merupakan jalan keluar menyelesaikan segala persoalan di Papua. “Komisi kami akan pro aktif mengawal dan mewujudkan dialog Papua-Jakarta, guna menuntaskan masalah Papua,’’tandasnya. Meutia Hafid juga anggota Komisi I DPR RI mengatakan, pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat membawa pencerahan baru dalam menyelesaikan persoalan Papua. ‘’Begitu banyak masukan yang berarti, jadi tugas komisi I sekarang adalah mewujudkan terlaksanannya dialog Papua-Jakarta,’’tukasnya.
Meutia mengatakan, ternyata penambahan pasukan dan banyak intelijen yang dikirim ke Papua bukan malah menghentikan kekerasan tapi membuat Papua semakin tidak tenang. ‘’Intelijen banyak pasukan ditambah ternyata hanya membawa Papua pada kondisi yang tidak kondusif, dan Komisi I akan mengkaji ini,’’jelasnya.
Yorris Raweyai anggota Komisi I yang berasal dari Papua menengaskan, Papua sudah lelah dalam belenggu konflik, dan sudah seharusnya pemerintah pusat membuka ruang dialog, agar bisa mencari solusi penyelesaian. ‘’Dialog Papua-Jakarta harus segera diwujudkan untuk menciptakan kedamaian di Papua,’’singkatnya.
Selain mencari masukan dari sejumlah elemen masyarakat Papua, Komisi I juga mengadakan pertemuan dengan kalangan jurnalis Ppaua juga untuk mencari masukan terkait eskalasi kekerasan di Papua, dana bagaimana menyelesaikan persoalan Papua secara bermartabat.
Komisi I juga langsung meninjau kondisi Kota Jayapura pada malam hari, dan menemui aparat keamanan yang melakukan penjagaan mengantisipasi kembali terjadinya aksi terror penembakan. Mereka juga bertemu langsung dengan Kapolda Papua Irjen Pol BL Tobing dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen Erwin Safitri serta Penjabat Gubernur Papua Syasul Arief Rivai.
Adapun nama-nama rombongan komisi I DPR RI yang ke Kota Jayapura, Papua antara lain Mahfudz Siddiq, Lily Wahid, Roy Suryo, Yoris Raweyai, Salim Mengga, Muetya Hafid, Trie Tamtomo dan sejumlah staf sekretariat.

Komisi I : Kinerja Intelijen Lemah
Rangkaian aksi terror penembakan yang terjadi di Jayapura Papua sangat meresahkan. Komisi I DPR RI akhirnya berkunjung untuk melihat kondisi Jayapura. Komisi yang membidangi Politik Hukum dan HAM serta Luar Negeri berkesimpulan, kinerja Intelijen di Papua sangat lemah, dan tidak mampu mendeteksi secara dini peristiwa yang akan terjadi.
‘’Dari serangkaian peristiwa penembakan gelap di Jayapura, menunjukkan kinerja intelijen sangat lemah dan tidak berjalan baik. Padahal intelijen adalah pendeteksi dini bagi pemerintah,’’ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.
Selain fungsi intelijen yang sangat lemah, fungsi penggalangan juga tidak berjalan efektif, sehingga tak mampu meredam eskalasi kekerasan. ‘’Koordinasi intelijen dari berbagai instansi tidak berjalan baik, sehingga pengontrolan dalam mendengar dan melihat tidak berjalan dengan baik dan maksimal,’’terangnya.
Mahfudz Siddiq bersama anggota Komisi I DPR RI lainnya yakni Yorris Raweyai, Lili Wahid, Meutia Hafid, Mahfud Abdurrahaman, Sayid, Roy Suryo, Salim Benga dan Triamtomo bersama sejumlah wartawan melihat langsung kondisi Kota Jayapura. Mereka melintasi sejumlah jalan utama yang kerap menjadi lokasi aksi penembakan.
Menurut Mahfudz Siddiq, dari hasil pantauan langsung di jalan-jalan utama Kota Jayapura pada malam hari, jelas terlihat betul ada suasana ketakutan dan ketegangan masyarakat. “Yang terlihat dari sikap masyarakat menahan diri atau resah untuk keluar dan beraktifitas pada malam hari. Jalan-jalan yang biasa ramai dan padat di seputar perkotaan seperti Abepura sangat sunyi, akibat serangkaian aksi kekerasan bersenjata yang terjadi dalam beberapa hari terakhir,’’paparnya.
Dengan kondisi seperti ini , dimana, masyarakat terlihat sangat ketakutan, akan berdampak sangat sistematik. ‘’ Masyarakat akan rugi, karena kondisi ini  berimplikasi pada kegiatan ekonomi yang tidak berjalan normal,’’jelasnya,
Siddiq juga mengatakan, di sela-sela  pemantauan kondisi Jayapura, sempat berdiskusi di Pos Induk PJR Polda di jalan Besar Skyline, dimanan terlihat TNI dan Polri sedang bersinerji untuk melakukan pengamanan. “Dalam diskusi dengan aparat gabungan, mereka sendiri mengakui agak kesulitan dan terkendala dalam mengngkap pelaku serangkaian kekerasan,’’jelasnya.
Jadi, tegasnya, kesimpulan wal komisi I, pendekatan keamanan yang diterapkan kepada Papua sangat kontarproduktif,hanya akan memicu eskalasi kekerasan baik itu horinzontal maupun vertical.’’ Mestinya,intelejen sebagai mata dan telinga pemerintah harus mampu menyajikan suatu rekomendasi yang kontruksitf dan positif jangan hanya melalui prospektif kemanan,” tegasnya.
Di Tanya adanya aparat dari TNI Polri yang berjaga di malam hari di Jayapura ? Itu penting karena dari TNI itu hanya di perbantukan, sebab masih dari Polri yang bertanggung jawab tentang kemanan dari ancaman pelaku tindakan kriminal.
“Dalam mengungkap siapa pelaku yang bertanggung jawab dalam serangkaian aksi di Jayapura ini, kebersamaan TNI itu penting, dimana bisa menunjukan dua intansi ini solit dan mudah-mudahan bisa mendorong Polri untuk mampu mengungkap kasus-kasus ini,” ucapnya.